Desakan Tambang Amman Mineral Ditutup, Nasib PDRB dan Karyawan KSB Diujung Tanduk

SUMBAWA BARAT - Sektor pertambangan masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat. Tak tanggung-tanggung, nilai PDRB KSB kuartal tahun 2017 - 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp. 23.767.388, 78 dalam juta rupiah. 

Dengan nilai 23 persen lebih itu, bahkan cukup mencengangkan dan sangat disayangkan jika kemudian isu penutupan salah satu perusahaan tambang di wilayah itu akan dilakukan. Sementara, dari sisi distribusi PDRB sendiri yang berasal dari pajak/royalti dari perusahaan Amman Mineral tentu saja bertolak belakang dengan apa yang dituding oleh sejumlah pihak, bahwa tambang Batu Hijau tidak berdampak terhadap perekonomian KSB.

Baca juga: Pemprov NTB Persiapkan Blue Print CSR di Wilayah NTB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat melalui Bagian Statistisi Ahli Pertama, Dwi Sulistiarini, S.St, dihubungi, Rabu (28/12/2022) mengatakan, bahwa PDRB KSB dari sektor pertambangan kurun waktu 2017 - 2021 terus mendominasi hingga menembus angka 81, 89 persen. 

"Nilai itu termasuk distribusi dari pertambangan lainnya bukan dari  PT. AMNT sendiri. Khusus pertambangan Kategori B, pertambangan dan penggalian/Mining and Quarrying ini berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 19.464.121.51 dalam juta rupiah pada tahun 2021. Distribusi ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 - 2021, " terangnya.

Baca juga: Alien Mus Pertanyakan Komitmen ANTAM Cegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Selain itu, pihaknya tak memungkiri jika realisasi investasi Kabupaten Sumbawa Barat dari sektor pertambangan pun sangat signifikan hingga berpengaruh pada perputaran ekonomi masyarakat yang dinamis. 

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) setempat mencatat, pada kuartal II/2021 realisasi investasi senilai Rp1, 023 triliun. Capaian itu lebih besar Rp727 miliar jika dibandingkan dengan capaian investasi pada kuartal I/2021 senilai Rp296 miliar, sehingga realisasi investasi di Sumbawa Barat masih terkonsentrasi pada sektor tambang dan diikuti oleh sektor lainnya.

Baca juga: Royke Jhony Piay Angkat Bicara Soal Unjuk Rasa Penambang Emas di Kalteng

BPS KSB juga melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diwilayah setempat turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 angka TPT sebesar 5.52 persen, kemudian untuk tahun 2022 TPT sebesar  4.56 persen. 

"Jadi, ada penurunan jumlah pengangguran di tahun 2022 ini sebesar 0.96 poin. Ini bisa saja disebabkan oleh faktor keadaan ketenagakerjaan yang semakin baik seiring dengan penguatan ekonomi, " tandasnya.

Baca juga: Budhy Setiawan Soroti Smelter di Halmahera Timur yang Tak Kunjung Beroperasi

Terkait tingkat pengangguran terbuka ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat pun menyampaikan, jika rangkaian rekrutmen tenaga kerja oleh sejumlah perusahaan di Batu Hijau melalui sistem satu pintu yang dilakukan pihaknya telah mampu menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Kemudian, serapan jumlah tenaga kerja bahkan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan masing-masing perusahaan di Batu Hijau. 

Baca juga: Mulyanto Minta Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi Nikel

"Rinciannya 1.331 orang Naker lokal KSB, Lokal NTB dan Nasional untuk perusahaan AMNT, AMIN dan AMIG, 2.675 orang Naker lokal KSB, Lokal NTB dan Nasional untuk perusahaan Macmahon Indonesia dan MLS, serta 5.551 orang Naker lokal KSB, Lokal NTB dan Nasional untuk perusahaan Mitra Bisnis, " kata Kepala Disnakertrans KSB melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Tohiruddin, SH, seraya menambahkan, sedangkan untuk tenaga kerja asing (TKA) pada periode Juli 2022 sebanyak 54 org pada project Batu Hijau. 

"47 orang TKA lainnya, lagi berdasarkan pendataan pada Juli 2022 lalu merupakan TKA yang bekerja pada Project Smelter, " demikian Tohir.

Seperti diketahui, rentetan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Sumbawa Barat dan Jakarta dalam beberapa bulan terakhir mendesak ditutupnya operasional PT Amman Mineral Nusatenggara (AMNT) karena diduga melanggar HAM termasuk didalamnya terkait masalah tenaga kerja.(**/sn01)